Bandung, Hrtime.co.id – Gaji Satpol PP 2026 tidak memiliki satu angka yang berlaku untuk semua petugas. Penghasilan bergantung pada status kepegawaian, golongan, masa kerja, jabatan, tunjangan, dan kebijakan pemerintah daerah.
Hal ini penting karena istilah Satpol PP sering digunakan untuk menyebut semua petugas yang bekerja di satuan tersebut. Padahal, status PNS, PPPK, PPPK paruh waktu, dan tenaga non-ASN memiliki mekanisme penghasilan yang berbeda.
Untuk PNS, gaji pokok mengikuti golongan dan masa kerja berdasarkan PP 5/2024. Sementara tunjangan jabatan fungsional Polisi Pamong Praja mempunyai ketentuan tersendiri dalam Perpres 102/2017.
Gaji Satpol PP 2026 Berapa?
Jika yang dimaksud adalah Polisi Pamong Praja berstatus PNS, gajinya mengikuti sistem gaji PNS, bukan tarif khusus Satpol PP yang berdiri sendiri.
PP 5/2024 mengubah lampiran gaji PNS dan berlaku sejak 1 Januari 2024. Besaran gaji pokok ditentukan berdasarkan golongan ruang dan masa kerja golongan.
Karena itu, dua orang yang sama-sama bekerja di Satpol PP dapat menerima gaji pokok berbeda jika golongan dan masa kerjanya berbeda.
Kisaran gaji pokok PNS yang relevan
Berikut beberapa golongan yang dapat menjadi gambaran:
| Golongan PNS | Gaji pokok per bulan |
|---|---|
| II/a | Rp2.184.000–Rp3.643.400 |
| II/b | Rp2.385.000–Rp3.797.500 |
| II/c | Rp2.485.900–Rp3.958.200 |
| II/d | Rp2.591.100–Rp4.125.600 |
| III/a | Rp2.785.700–Rp4.575.200 |
| III/b | Rp2.903.600–Rp4.768.800 |
| III/c | Rp3.026.400–Rp4.970.500 |
| III/d | Rp3.154.400–Rp5.180.700 |
Angka tersebut merupakan gaji pokok, bukan total penghasilan yang diterima di rekening. Rincian resmi gaji PNS menunjukkan rentang tersebut berdasarkan golongan dan masa kerja.
Jadi, ketika mencari range gaji Satpol PP, kamu perlu membedakan antara gaji pokok dan penghasilan setelah tunjangan.
Gaji Satpol PP PNS
Satpol PP yang berstatus PNS mendapatkan gaji pokok berdasarkan golongan ruang dan masa kerja. Selain itu, penghasilan dapat ditambah berbagai tunjangan sesuai jabatan, instansi, dan ketentuan daerah.
PP 16/2018 menyebut Polisi Pamong Praja sebagai anggota Satpol PP yang diduduki oleh PNS. Satpol PP sendiri merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta perlindungan masyarakat.
Dengan demikian, gaji Satpol PP PNS tidak sama dengan satu tarif nasional. Gaji pokok mengikuti sistem PNS, sedangkan komponen tambahan dapat berbeda antar pemerintah daerah.
Contoh gaji pokok Satpol PP PNS
Jika seorang petugas berada pada golongan II/a, gaji pokoknya berada pada rentang:
Rp2.184.000–Rp3.643.400 per bulan.
Jika berada pada golongan III/a:
Rp2.785.700–Rp4.575.200 per bulan.
Besaran tersebut belum memasukkan tunjangan dan komponen penghasilan lainnya.
Karena itu, tidak tepat membandingkan gaji Satpol PP hanya dari gaji pokok.
Tunjangan Gaji Satpol PP
Selain gaji pokok, Polisi Pamong Praja yang menduduki jabatan fungsional dapat menerima tunjangan jabatan fungsional Polisi Pamong Praja.
Perpres 102/2017 mengatur tunjangan tersebut berdasarkan jenjang jabatan. Nilainya berbeda antara jenjang keahlian dan keterampilan.
Tunjangan jabatan fungsional Polisi Pamong Praja
| Jenjang jabatan | Tunjangan per bulan |
| Polisi Pamong Praja Madya | Rp1.260.000 |
| Polisi Pamong Praja Muda | Rp960.000 |
| Polisi Pamong Praja Pertama | Rp540.000 |
| Polisi Pamong Praja Penyelia | Rp780.000 |
| Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan | Rp450.000 |
| Polisi Pamong Praja Pelaksana | Rp360.000 |
| Polisi Pamong Praja Pelaksana Pemula | Rp300.000 |
Besaran tersebut berasal dari Perpres 102/2017 dan merupakan tunjangan jabatan fungsional, bukan total gaji bulanan.
Dengan kata lain, seorang Polisi Pamong Praja bisa menerima gaji pokok PNS ditambah tunjangan jabatan dan komponen penghasilan lain sesuai ketentuan yang berlaku.
Gaji Satpol PP Lulusan SMA
Lulusan SMA dapat menjadi salah satu jalur pendidikan untuk posisi Polisi Pamong Praja, tetapi pendidikan SMA tidak otomatis menentukan besaran gaji.
PP 6/2010 yang menjadi aturan sebelumnya mensyaratkan sekurang-kurangnya SLTA untuk diangkat menjadi Polisi Pamong Praja. Namun, aturan tersebut telah dicabut dan digantikan PP 16/2018.
Dalam praktik rekrutmen ASN, kualifikasi pendidikan ditentukan oleh formasi yang dibuka. Jadi, lulusan SMA harus melihat persyaratan formasi pada pengumuman resmi.
Berapa gaji Satpol PP lulusan SMA?
Tidak ada satu angka khusus bernama “gaji Satpol PP lulusan SMA”.
Jika diterima sebagai PNS dan memperoleh golongan II/a, gaji pokoknya berada pada rentang Rp2.184.000–Rp3.643.400 berdasarkan masa kerja golongan.
Jika kemudian memperoleh jabatan fungsional dan memenuhi ketentuan, masih ada tunjangan jabatan fungsional.
Jadi, pendidikan SMA lebih tepat dilihat sebagai kualifikasi masuk formasi, bukan penentu tunggal gaji.
Gaji Satpol PP Pemula
Istilah gaji Satpol PP pemula bisa memiliki dua arti.
Pertama, pemula sebagai PNS yang baru diangkat. Kedua, pemula sebagai jenjang jabatan fungsional Polisi Pamong Praja Pelaksana Pemula.
Untuk jabatan fungsional Pelaksana Pemula, Perpres 102/2017 menetapkan tunjangan jabatan sebesar Rp300.000 per bulan. Itu adalah tunjangan jabatan, bukan gaji pokok.
Jika petugas tersebut berstatus PNS, gaji pokoknya tetap mengikuti golongan dan masa kerja.
Gaji pemula tidak sama dengan Rp300 ribu
Ini kesalahan yang cukup sering muncul pada artikel tentang gaji Satpol PP.
Rp300.000 merupakan tunjangan jabatan fungsional Pelaksana Pemula, bukan total gaji Satpol PP.
Total penghasilan harus dihitung dari gaji pokok PNS ditambah komponen tunjangan yang memang diterima.
Gaji Satpol PP Lulusan S1
Lulusan S1 dapat mengisi formasi atau jabatan yang mensyaratkan pendidikan sarjana jika formasi tersebut dibuka.
Untuk PNS, lulusan S1 yang masuk pada formasi dengan golongan III dapat memiliki gaji pokok mulai sekitar Rp2,785 juta pada golongan III/a dan meningkat berdasarkan masa kerja sampai sekitar Rp4,575 juta.
Namun, lulusan S1 tidak otomatis langsung mendapat gaji lebih tinggi hanya karena memiliki ijazah S1.
Yang menentukan adalah golongan, jabatan, formasi, dan ketentuan pengangkatan.
Apakah S1 membuat gaji Satpol PP lebih besar?
Bisa, jika kualifikasi S1 membawa seseorang masuk ke formasi atau jenjang jabatan dengan golongan yang lebih tinggi.
Sebaliknya, ijazah S1 yang tidak sesuai dengan persyaratan formasi tidak otomatis mengubah gaji seseorang yang sudah bekerja.
Karena itu, calon pelamar harus melihat kualifikasi pendidikan dan golongan yang tercantum dalam pengumuman seleksi.
Gaji P3K Satpol PP Berapa?
Istilah P3K yang sering digunakan masyarakat sebenarnya adalah PPPK, singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
Gaji PPPK diatur melalui Perpres 98/2020 yang kemudian diubah dengan Perpres 11/2024. Regulasi tersebut menetapkan bahwa besaran gaji PPPK didasarkan pada golongan dan masa kerja golongan.
Karena itu, gaji PPPK Satpol PP juga tidak memiliki satu angka nasional.
Contoh gaji PPPK
Perpres 11/2024 memuat tabel gaji PPPK. Untuk beberapa golongan awal yang relevan, gaji pada masa kerja golongan 0 antara lain:
| Golongan PPPK | Gaji awal pada MKG 0 |
| IX | Rp3.203.600 |
| X | Rp3.339.100 |
| XI | Rp3.480.300 |
| XII | Rp3.627.500 |
Angka tersebut berasal dari tabel gaji PPPK setelah perubahan melalui Perpres 11/2024.
Gaji dapat meningkat sesuai masa kerja golongan.
Apakah PPPK Satpol PP mendapat tunjangan?
Ya, Perpres 98/2020 menyatakan PPPK yang diangkat untuk menjalankan tugas jabatan diberikan tunjangan sesuai tunjangan PNS pada instansi pemerintah tempat PPPK bekerja, sesuai ketentuan yang berlaku.
Namun, komponen penghasilan aktual tetap harus dilihat dari jabatan, instansi, perjanjian kerja, dan ketentuan pemerintah daerah.
Gaji PPPK Satpol PP Lulusan SMA
Pertanyaan gaji P3K Satpol PP lulusan SMA tidak bisa dijawab hanya berdasarkan ijazah.
PPPK mendapatkan gaji berdasarkan golongan dan masa kerja golongan, bukan sekadar status SMA atau S1.
Karena itu, jika ada formasi PPPK Satpol PP untuk lulusan SMA, calon pelamar harus melihat golongan yang ditetapkan dalam pengumuman formasi.
Apakah lulusan SMA bisa menjadi PPPK Satpol PP?
Hal tersebut tergantung formasi yang dibuka pemerintah.
Kualifikasi pendidikan, jabatan, unit penempatan, dan persyaratan lainnya harus mengikuti pengumuman resmi seleksi. Jangan menganggap semua tahun membuka formasi PPPK Satpol PP untuk SMA.
Gaji PPPK Satpol PP dan PNS, Mana Lebih Besar?
Tidak bisa langsung dikatakan salah satunya pasti lebih besar.
PNS menggunakan sistem golongan ruang dan masa kerja, sedangkan PPPK menggunakan golongan dan masa kerja golongan sesuai regulasi PPPK. Selain itu, tunjangan dan komponen penghasilan dapat memengaruhi total penerimaan.
Sebagai gambaran, gaji awal PPPK golongan IX berdasarkan Perpres 11/2024 adalah Rp3.203.600, sementara gaji PNS golongan III/a dimulai dari Rp2.785.700.
Namun, angka tersebut bukan berarti semua PPPK Satpol PP pasti mendapatkan lebih banyak daripada PNS Satpol PP. Golongan, masa kerja, tunjangan, dan jabatan harus dibandingkan secara lengkap.
Gaji Satpol PP Honorer
Istilah Satpol PP honorer masih banyak digunakan masyarakat untuk menyebut petugas non-ASN yang bekerja membantu operasional Satpol PP.
Namun, status tersebut berbeda dengan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam PP 16/2018. Regulasi tersebut mendefinisikan Pol PP sebagai anggota Satpol PP yang diduduki oleh PNS.
Karena itu, tidak ada satu standar gaji nasional Satpol PP honorer seperti tabel gaji PNS.
Berapa gaji Satpol PP honorer?
Nominal tenaga non-ASN dapat berbeda berdasarkan:
- pemerintah daerah;
- sumber anggaran;
- jenis kontrak;
- jam kerja;
- tugas;
- masa kerja;
- kebijakan daerah;
- status pengangkatan.
Jadi, pertanyaan berapa gaji Satpol PP honorer harus dijawab berdasarkan daerah dan status kontraknya.
Jangan menggunakan tabel gaji PNS untuk menghitung penghasilan tenaga honorer.
PPPK Paruh Waktu dan Satpol PP
Pada 2026 terdapat regulasi baru mengenai PPPK Paruh Waktu melalui PermenPANRB Nomor 9 Tahun 2026.
Regulasi tersebut mengatur pengadaan PPPK paruh waktu untuk sejumlah jabatan nonmanajerial, termasuk pengelola umum operasional, operator layanan operasional, pengelola layanan operasional, dan penata layanan operasional.
Namun, keberadaan regulasi PPPK paruh waktu tidak berarti seluruh tenaga honorer Satpol PP otomatis berubah menjadi PPPK paruh waktu.
Pengangkatan tetap bergantung pada mekanisme, kebutuhan, persyaratan, dan kebijakan pemerintah.
Gaji Satpol PP Jakarta 2026
Untuk gaji Satpol PP Jakarta, angka gaji tidak bisa disamakan dengan UMP Jakarta.
UMP DKI Jakarta 2026 ditetapkan sebesar Rp5.729.876. Angka ini menjadi konteks upah minimum bagi pekerja/buruh sesuai ketentuan pengupahan, tetapi bukan tabel gaji PNS Satpol PP Jakarta.
PNS Satpol PP Jakarta mendapatkan gaji berdasarkan sistem PNS. Penghasilan akhirnya juga dapat mencakup tunjangan yang diatur pemerintah daerah.
Jadi berapa gaji Satpol PP Jakarta?
Untuk PNS, gunakan formula:
Gaji pokok sesuai golongan + tunjangan + komponen penghasilan lain yang berlaku.
Karena tunjangan daerah dapat berubah melalui kebijakan pemerintah daerah dan APBD, tidak tepat menyebut satu angka take-home pay untuk semua anggota Satpol PP Jakarta.
Untuk tenaga non-ASN, mekanismenya berbeda lagi.
Gaji Satpol PP Surabaya 2026
Untuk gaji Satpol PP Surabaya, hal yang sama berlaku. PNS Satpol PP menggunakan sistem gaji PNS, sedangkan tenaga non-ASN atau PPPK mengikuti status dan ketentuan masing-masing.
Sebagai konteks, UMK Kota Surabaya 2026 ditetapkan Rp5.288.796. Angka tersebut merupakan upah minimum daerah, bukan gaji pokok PNS Satpol PP.
Jadi, jangan menggunakan UMK Surabaya sebagai angka otomatis untuk gaji PNS Satpol PP.
Gaji Satpol PP Medan 2026
Untuk gaji Satpol PP Medan, status kepegawaian juga menjadi faktor utama.
UMP Sumatera Utara 2026 ditetapkan sebesar Rp3.228.971, naik 7,9 persen dari tahun sebelumnya.
Sementara itu, UMK Kota Medan 2026 tercatat Rp4.335.198.
Angka UMK tersebut digunakan sebagai benchmark untuk pekerja/buruh sesuai ketentuan, bukan sebagai gaji pokok PNS Satpol PP.
Jika petugas merupakan PNS, gaji pokoknya tetap mengikuti golongan PNS nasional.
Gaji Satpol PP Jogja 2026
Untuk gaji Satpol PP Jogja, perlu dibedakan antara Kota Yogyakarta dan wilayah DIY lainnya.
UMK Kota Yogyakarta 2026 ditetapkan sebesar Rp2.827.593 dan berlaku mulai 1 Januari 2026.
Angka ini kembali merupakan upah minimum pekerja/buruh, bukan gaji pokok PNS Satpol PP.
Jika petugas Satpol PP berstatus PNS, gaji pokok tetap mengikuti golongan dan masa kerja nasional.
Perbandingan Gaji dan Upah Minimum Daerah 2026
Tabel berikut berguna untuk memahami mengapa pencarian gaji Satpol PP per kota tidak dapat dijawab dengan satu nominal.
| Kota | Upah minimum 2026 | Keterangan |
| Jakarta | Rp5.729.876 | UMP |
| Surabaya | Rp5.288.796 | UMK |
| Medan | Rp4.335.198 | UMK |
| Yogyakarta | Rp2.827.593 | UMK |
Data Jakarta berasal dari Pemprov DKI, Surabaya dari keputusan gubernur Jawa Timur, Medan dari penetapan UMK Sumatera Utara, dan Yogyakarta dari Pemkot Yogyakarta.
Catatan penting: angka di atas bukan gaji Satpol PP. Tabel hanya membantu pembaca memahami benchmark upah minimum daerah.
Gaji Kepala Satpol PP
Posisi Kepala Satpol PP berbeda dengan petugas lapangan atau Polisi Pamong Praja pemula.
Kepala Satpol PP merupakan jabatan pimpinan dalam organisasi perangkat daerah. Struktur dan kelas jabatan dapat berbeda berdasarkan tipe organisasi dan daerah.
Karena itu, gaji kepala Satpol PP tidak tepat ditentukan hanya dengan menggunakan tabel gaji fungsional Polisi Pamong Praja.
Apa yang memengaruhi penghasilan Kepala Satpol PP?
Beberapa faktor yang relevan antara lain:
- status sebagai ASN;
- golongan/pangkat;
- jabatan;
- kelas jabatan;
- tunjangan jabatan;
- tunjangan kinerja atau penghasilan tambahan daerah;
- kebijakan pemerintah daerah.
Dengan demikian, gaji kepala Satpol PP di Jakarta belum tentu sama dengan kepala Satpol PP di kabupaten atau kota lain.
Gaji Satpol PP Berdasarkan Jenjang
Agar lebih mudah dipahami, berikut gambaran struktur penghasilan.
| Status/jenjang | Dasar penghasilan |
| PNS Satpol PP | Gaji PNS berdasarkan golongan + tunjangan |
| Polisi Pamong Praja fungsional | Gaji PNS + tunjangan jabatan fungsional |
| PPPK Satpol PP | Gaji PPPK berdasarkan golongan dan masa kerja + tunjangan |
| PPPK paruh waktu | Mengikuti ketentuan PPPK paruh waktu dan perjanjian kerja |
| Non-ASN/honorer | Berdasarkan kontrak/kebijakan instansi |
| Kepala Satpol PP | Gaji ASN + komponen jabatan sesuai ketentuan |
Struktur ini menjelaskan mengapa range gaji Satpol PP sangat lebar.
Apakah Gaji Satpol PP UMR?
Jawabannya tidak bisa disamakan begitu saja.
PNS Satpol PP tidak menerima “UMR” sebagai sistem gaji pokok. Mereka menerima gaji berdasarkan golongan dan masa kerja PNS.
Sementara pekerja non-ASN yang hubungan kerjanya tunduk pada ketentuan pengupahan dapat memiliki benchmark upah minimum sesuai wilayah dan status hubungan kerjanya.
Jadi, pertanyaan apakah gaji Satpol PP UMR harus dijawab berdasarkan status pegawai.
PNS vs tenaga non-ASN
PNS: menggunakan tabel gaji PNS.
PPPK: menggunakan tabel gaji PPPK.
Non-ASN/honorer: mengikuti ketentuan hubungan kerja dan kebijakan instansi yang berlaku.
Ini adalah perbedaan yang paling penting ketika membandingkan gaji Satpol PP dengan UMP atau UMK.
Faktor yang Membuat Gaji Satpol PP Berbeda
Gaji dan penghasilan Satpol PP dapat berbeda karena beberapa faktor.
Pertama adalah status kepegawaian. PNS dan PPPK mempunyai regulasi penggajian tersendiri, sementara tenaga non-ASN tidak menggunakan tabel gaji PNS.
Kedua adalah golongan dan masa kerja. Semakin tinggi golongan atau semakin panjang masa kerja dalam golongan, gaji pokok dapat meningkat sesuai tabel yang berlaku.
Ketiga adalah jabatan. Polisi Pamong Praja yang menduduki jabatan fungsional mendapatkan tunjangan jabatan sesuai jenjangnya.
Keempat adalah kebijakan pemerintah daerah, terutama komponen tambahan penghasilan yang tidak sama di setiap daerah.
Apa Saja Tugas Satpol PP?
Sebelum mengejar informasi gaji, calon pelamar juga perlu memahami pekerjaannya.
PP 16/2018 menyebut Satpol PP memiliki tugas menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta perlindungan masyarakat.
Dalam praktiknya, tugas dapat mencakup:
- penegakan peraturan daerah;
- patroli;
- menjaga ketertiban umum;
- penanganan gangguan ketenteraman;
- pengawasan terhadap pelanggaran Perda;
- operasi penertiban;
- perlindungan masyarakat;
- koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi terkait.
Karena tugasnya berkaitan langsung dengan pelayanan dan ketertiban publik, pekerjaan Satpol PP juga memiliki tuntutan fisik, kedisiplinan, dan kesiapan bekerja di lapangan.
Apakah Lulusan SMA Bisa Jadi Satpol PP?
Bisa pada formasi tertentu jika persyaratan seleksi memang membuka kualifikasi SMA/sederajat.
Namun, jangan menggunakan aturan lama sebagai jaminan bahwa semua rekrutmen Satpol PP menerima SMA.
PP 16/2018 merupakan aturan utama yang saat ini mengatur Satpol PP dan telah mencabut PP 6/2010.
Karena rekrutmen ASN dilakukan berdasarkan kebutuhan formasi, calon pelamar harus melihat pengumuman resmi pada tahun seleksi.
Yang perlu disiapkan lulusan SMA
Jika ingin mengikuti seleksi, perhatikan:
- kualifikasi pendidikan;
- usia;
- persyaratan fisik;
- dokumen kependudukan;
- persyaratan kesehatan;
- persyaratan administrasi;
- ketentuan seleksi;
- lokasi penempatan.
Jangan hanya melihat informasi dari artikel atau media sosial. Pengumuman resmi seleksi adalah acuan utama.
Apakah Gaji Satpol PP Bisa Naik?
Bisa, tetapi kenaikan tidak selalu berarti gaji pokok langsung berubah setiap tahun.
Untuk PNS, kenaikan dapat berkaitan dengan masa kerja, kenaikan pangkat/golongan, atau perubahan kebijakan gaji nasional.
Untuk PPPK, gaji juga mengikuti golongan dan masa kerja golongan berdasarkan regulasi yang berlaku.
Selain itu, perubahan tunjangan atau tambahan penghasilan daerah dapat memengaruhi total pendapatan.
Tips Jika Ingin Melamar Satpol PP
Jika targetmu adalah menjadi Satpol PP, jangan memilih jalur hanya karena melihat angka gaji.
Periksa terlebih dahulu status formasi dan jalur rekrutmen.
Checklist calon pelamar
- Cek apakah formasi dibuka.
- Pastikan pendidikan sesuai.
- Cek batas usia.
- Cek persyaratan fisik jika tercantum.
- Siapkan dokumen.
- Ikuti portal resmi seleksi ASN.
- Jangan membayar pihak yang menjanjikan kelulusan.
- Jangan percaya calo CPNS/PPPK.
- Cek lokasi penempatan.
- Baca seluruh ketentuan sebelum mendaftar.
Tidak ada jaminan kelulusan hanya karena membayar seseorang.
Jika ada pihak yang meminta uang untuk memasukkan nama sebagai PNS atau PPPK Satpol PP, perlakukan sebagai red flag.
Pertanyaan yang Sering Ditanyakan
Berapa gaji Satpol PP?
Tidak ada satu angka nasional. Jika berstatus PNS, gaji pokok mengikuti golongan dan masa kerja. Contohnya golongan II/a Rp2.184.000–Rp3.643.400 dan III/a Rp2.785.700–Rp4.575.200.
Berapa gaji Satpol PP lulusan SMA?
Tidak ada gaji khusus berdasarkan ijazah SMA. Jika diangkat sebagai PNS, gaji mengikuti golongan dan masa kerja. Golongan II/a memiliki gaji pokok Rp2.184.000–Rp3.643.400.
Berapa gaji Satpol PP pemula?
Jika yang dimaksud jenjang fungsional Polisi Pamong Praja Pelaksana Pemula, tunjangan jabatannya adalah Rp300.000 per bulan. Itu bukan total gaji, melainkan tunjangan jabatan fungsional.
Berapa gaji Satpol PP PNS?
Gaji PNS Satpol PP mengikuti golongan dan masa kerja PNS. Gaji pokok golongan II/a mulai Rp2.184.000 dan golongan III/a mulai Rp2.785.700.
Berapa gaji Satpol PP honorer?
Tidak ada satu standar gaji nasional yang dapat digunakan untuk semua tenaga non-ASN Satpol PP. Nominal bergantung pada daerah, kontrak, sumber anggaran, tugas, dan kebijakan instansi.
Gaji P3K Satpol PP berapa?
Gaji PPPK mengikuti golongan dan masa kerja. Perpres 11/2024 menetapkan, misalnya, gaji awal golongan IX sebesar Rp3.203.600 dan golongan X sebesar Rp3.339.100.
Berapa gaji PPPK Satpol PP lulusan SMA?
Tidak ditentukan hanya oleh ijazah. Kamu harus melihat golongan dan formasi PPPK yang dibuka. Sistem gaji PPPK didasarkan pada golongan dan masa kerja golongan.
Berapa gaji Satpol PP Jakarta?
Tidak ada satu angka untuk semua petugas. PNS Satpol PP Jakarta menggunakan sistem gaji PNS ditambah tunjangan sesuai ketentuan. Sebagai konteks, UMP Jakarta 2026 adalah Rp5.729.876, tetapi angka itu bukan gaji pokok PNS Satpol PP.
Berapa gaji Satpol PP Surabaya?
Gaji PNS Satpol PP Surabaya mengikuti sistem gaji PNS. Sebagai pembanding, UMK Kota Surabaya 2026 ditetapkan Rp5.288.796.
Berapa gaji Satpol PP Medan?
Gaji bergantung pada status dan golongan. UMK Kota Medan 2026 ditetapkan Rp4.335.198, tetapi angka tersebut bukan gaji pokok PNS Satpol PP.
Berapa gaji Satpol PP Jogja?
Untuk Kota Yogyakarta, UMK 2026 sebesar Rp2.827.593. Sementara PNS Satpol PP tetap menggunakan sistem gaji PNS nasional.
Berapa gaji kepala Satpol PP?
Tidak ada satu angka nasional. Penghasilan kepala Satpol PP dipengaruhi status ASN, pangkat/golongan, kelas jabatan, tunjangan jabatan, dan kebijakan pemerintah daerah.
Apakah gaji Satpol PP UMR?
Tidak untuk PNS. PNS Satpol PP menerima gaji pokok berdasarkan golongan dan masa kerja. Istilah UMR lebih tepat digunakan sebagai istilah umum untuk benchmark upah minimum pekerja/buruh.
Kesimpulan
Gaji Satpol PP 2026 berbeda berdasarkan status kepegawaian, golongan, masa kerja, jabatan, dan daerah. Karena itu, tidak tepat menyebut satu nominal sebagai gaji seluruh anggota Satpol PP.
Untuk gaji Satpol PP PNS, dasar utamanya adalah tabel gaji PNS berdasarkan golongan dan masa kerja. Gaji pokok golongan II/a berada pada rentang Rp2.184.000–Rp3.643.400, sedangkan golongan III/a berada pada rentang Rp2.785.700–Rp4.575.200.
Di luar gaji pokok, Polisi Pamong Praja yang menduduki jabatan fungsional dapat memperoleh tunjangan. Perpres 102/2017 menetapkan tunjangan mulai Rp300.000 untuk Pelaksana Pemula hingga Rp1.260.000 untuk Polisi Pamong Praja Madya.
Untuk gaji PPPK Satpol PP, sistemnya berbeda dari PNS tetapi sama-sama menggunakan golongan dan masa kerja sebagai dasar. Perpres 11/2024 menetapkan gaji awal golongan IX sebesar Rp3.203.600, golongan X Rp3.339.100, XI Rp3.480.300, dan XII Rp3.627.500.
Sementara gaji Satpol PP honorer tidak dapat disamakan dengan tabel PNS karena status non-ASN memiliki mekanisme penghasilan yang berbeda. Untuk pertanyaan mengenai gaji Satpol PP Jakarta, Surabaya, Medan, dan Jogja, angka UMP/UMK daerah hanya dapat digunakan sebagai konteks dan bukan sebagai gaji pokok PNS.
