Bandung, Hrtime.co.id – Gaji hakim di Indonesia 2026 berada pada kisaran jutaan rupiah untuk gaji pokok, tetapi total penghasilan bisa jauh lebih besar setelah ditambah tunjangan jabatan dan hak keuangan lainnya. Besarannya berbeda berdasarkan golongan, masa kerja, jenjang jabatan, dan kelas pengadilan.
Pembahasan soal gaji hakim kembali menjadi perhatian setelah Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan gaji hakim hingga 280 persen pada Juni 2025. Pada Juli 2026, Presiden kembali menyebut pemerintah telah menaikkan gaji hakim hingga 280 persen dan menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan hakim terus menjadi perhatian pemerintah.
Lantas, berapa sebenarnya gaji hakim per bulan, apakah benar naik 280 persen, dan berapa total penghasilan setelah ditambah tunjangan? Berikut rincian yang perlu kamu ketahui.
Gaji Hakim di Indonesia 2026 Berapa?
Gaji hakim di Indonesia tidak hanya terdiri dari satu komponen. Untuk hakim pada lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung, gaji pokok ditentukan berdasarkan golongan ruang dan masa kerja golongan, sementara tunjangan jabatan ditentukan berdasarkan jabatan dan kelas pengadilan.
Dasar aturan yang saat ini penting digunakan adalah PP Nomor 44 Tahun 2024, yaitu perubahan ketiga atas PP Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung. Aturan tersebut berlaku sejak 18 Oktober 2024 dan mengatur antara lain gaji pokok serta tunjangan jabatan hakim.
Gaji Pokok Hakim Terbaru
Berdasarkan Lampiran I PP Nomor 44 Tahun 2024, gaji pokok hakim ditentukan menurut golongan dan masa kerja. Untuk memudahkan pembaca, berikut rentang gaji pokok dari masa kerja terendah hingga tertinggi.
| Golongan | Gaji pokok terendah | Gaji pokok tertinggi |
|---|---|---|
| III/a | Rp2.785.700 | Rp4.575.200 |
| III/b | Rp2.903.600 | Rp4.768.800 |
| III/c | Rp3.026.400 | Rp4.970.500 |
| III/d | Rp3.154.000 | Rp5.180.700 |
| IV/a | Rp3.287.800 | Rp5.399.900 |
| IV/b | Rp3.426.900 | Rp5.628.300 |
| IV/c | Rp3.571.900 | Rp5.866.400 |
| IV/d | Rp3.723.000 | Rp6.114.500 |
| IV/e | Rp3.880.400 | Rp6.373.200 |
Rentang tersebut menunjukkan bahwa gaji pokok hakim tidak otomatis mencapai puluhan juta rupiah. Angka besar yang sering muncul dalam pemberitaan biasanya merupakan hasil penjumlahan gaji pokok dengan tunjangan jabatan dan komponen hak keuangan lainnya.
Gaji Hakim Golongan III
Golongan III mencakup beberapa jenjang, mulai dari III/a hingga III/d.
Gaji pokoknya berdasarkan PP Nomor 44 Tahun 2024 berada pada rentang:
- Golongan III/a: Rp2.785.700–Rp4.575.200
- Golongan III/b: Rp2.903.600–Rp4.768.800
- Golongan III/c: Rp3.026.400–Rp4.970.500
- Golongan III/d: Rp3.154.000–Rp5.180.700
Besaran yang diterima seorang hakim dalam praktik tidak cukup dilihat dari angka tersebut karena masih terdapat tunjangan dan fasilitas yang melekat pada jabatan.
Gaji Hakim Golongan IV
Golongan IV memiliki rentang gaji pokok yang lebih tinggi.
Rinciannya adalah:
- Golongan IV/a: Rp3.287.800–Rp5.399.900
- Golongan IV/b: Rp3.426.900–Rp5.628.300
- Golongan IV/c: Rp3.571.900–Rp5.866.400
- Golongan IV/d: Rp3.723.000–Rp6.114.500
- Golongan IV/e: Rp3.880.400–Rp6.373.200
Gaji tertinggi pada tabel tersebut adalah Rp6.373.200 per bulan, yaitu untuk golongan IV/e dengan masa kerja yang sesuai ketentuan.
Gaji dan Tunjangan Hakim di Indonesia
Jika hanya melihat gaji pokok, kamu bisa mendapatkan gambaran yang keliru mengenai penghasilan hakim. Sebab, aturan juga memberikan tunjangan jabatan yang nilainya dapat mencapai puluhan juta rupiah per bulan tergantung posisi dan kelas pengadilan.
PP Nomor 44 Tahun 2024 memang mengubah besaran tunjangan jabatan hakim. Mahkamah Agung juga menjelaskan bahwa struktur tunjangan berbeda berdasarkan jenjang jabatan dan klasifikasi pengadilan.
Tunjangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama
Untuk hakim tingkat pertama, besaran tunjangan berbeda menurut kelas pengadilan dan jabatan.
| Jabatan | Kelas IA Khusus | Kelas IA | Kelas IB | Kelas II |
|---|---|---|---|---|
| Ketua/Kepala | Rp37.900.000 | Rp32.900.000 | Rp28.400.000 | Rp24.600.000 |
| Wakil Ketua | Rp34.400.000 | Rp29.900.000 | Rp25.800.000 | Rp22.300.000 |
| Hakim Utama | Rp33.700.000 | Rp28.500.000 | Rp24.100.000 | Rp20.500.000 |
| Hakim Utama Muda | Rp31.500.000 | Rp26.700.000 | Rp22.600.000 | Rp19.100.000 |
| Hakim Madya Utama | Rp29.500.000 | Rp25.000.000 | Rp21.200.000 | Rp18.000.000 |
| Hakim Madya Muda | Rp27.500.000 | Rp23.300.000 | Rp19.800.000 | Rp16.700.000 |
| Hakim Madya Pratama | Rp25.700.000 | Rp21.800.000 | Rp18.400.000 | Rp15.600.000 |
| Hakim Pratama Utama | Rp24.000.000 | Rp20.300.000 | Rp17.300.000 | Rp14.600.000 |
| Hakim Pratama Madya | Rp22.500.000 | Rp18.900.000 | Rp16.100.000 | Rp13.600.000 |
| Hakim Pratama Muda | Rp20.900.000 | Rp17.800.000 | Rp15.000.000 | Rp12.700.000 |
| Hakim Pratama | Rp19.600.000 | Rp16.500.000 | Rp14.000.000 | Rp11.900.000 |
Nominal tersebut merupakan tunjangan jabatan, bukan gaji pokok. Karena itu, tidak tepat menulis bahwa seorang hakim kelas IA otomatis memiliki “gaji Rp16,5 juta” jika yang dimaksud adalah gaji pokok. Angka tersebut adalah tunjangan jabatan untuk Hakim Pratama di kelas IA.
Tunjangan Hakim Tingkat Banding
Hakim tingkat banding memiliki struktur tunjangan yang lebih tinggi.
| Jabatan | Tunjangan per bulan |
|---|---|
| Ketua/Kepala | Rp56.500.000 |
| Wakil Ketua/Wakil Kepala | Rp51.300.000 |
| Hakim Utama | Rp46.800.000 |
| Hakim Utama Muda | Rp43.700.000 |
| Hakim Madya Utama | Rp40.900.000 |
| Hakim Madya Muda | Rp38.200.000 |
Tunjangan tertinggi dalam kelompok tersebut adalah Rp56,5 juta per bulan untuk Ketua/Kepala pengadilan tingkat banding. Angka ini merupakan tunjangan jabatan, sehingga tidak boleh disamakan dengan gaji pokok.
Gaji Hakim di Indonesia Naik 280 Persen, Benarkah?
Ya, Presiden Prabowo secara resmi menyampaikan bahwa kenaikan gaji hakim mencapai 280 persen untuk golongan tertentu, dengan persentase berbeda sesuai golongan. Pernyataan tersebut disampaikan saat pengukuhan hakim Mahkamah Agung pada 12 Juni 2025.
Namun, angka 280 persen tidak boleh dipahami sebagai semua hakim mendapatkan kenaikan 280 persen. Presiden secara spesifik mengatakan kenaikan tertinggi mencapai 280 persen dan diberikan kepada golongan paling junior, sementara kenaikan untuk hakim lainnya bervariasi.
Gaji Hakim Naik Berapa Persen?
Jawaban sederhananya adalah tidak semua hakim naik dengan persentase yang sama.
Pemerintah menyebut kenaikan tersebut berbeda berdasarkan golongan. Sekretaris Kabinet pada Juni 2025 menyebut kenaikan hingga 280 persen untuk golongan paling junior sebagai kenaikan terbesar dalam sejarah peningkatan gaji hakim di Indonesia.
Sementara itu, PP Nomor 44 Tahun 2024 secara konkret menetapkan perubahan gaji pokok dan tunjangan jabatan. Karena kedua hal tersebut tidak boleh dicampur, pembaca perlu membedakan antara angka gaji dalam PP dan pernyataan kebijakan kenaikan hingga 280 persen.
Apakah Gaji Hakim Langsung Dikalikan 3,8?
Tidak tepat jika langsung menghitung seluruh gaji hakim dengan rumus gaji lama × 3,8.
Misalnya, jika seseorang menggunakan gaji pokok Rp2,785 juta kemudian mengalikannya 3,8 untuk menyimpulkan gaji baru, hasil tersebut hanyalah simulasi matematika, bukan otomatis angka resmi penghasilan hakim.
Hal ini penting karena komponen penghasilan hakim terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, fasilitas, dan hak keuangan lainnya.
Berapa Gaji Hakim di Indonesia Setelah Naik 280 Persen?
Pertanyaan ini sering muncul karena istilah “naik 280 persen” terdengar seperti satu angka baru yang berlaku untuk semua hakim.
Padahal, belum tepat menyebut satu nominal sebagai “gaji hakim setelah naik 280 persen”. Pemerintah sendiri menggunakan kata “hingga 280 persen”, yang berarti angka tersebut merupakan tingkat kenaikan tertinggi, bukan persentase seragam untuk seluruh hakim.
Untuk angka yang dapat diverifikasi berdasarkan regulasi, gaji pokok setelah perubahan melalui PP 44/2024 berada mulai Rp2.785.700 hingga Rp6.373.200, tergantung golongan dan masa kerja. Di luar itu ada tunjangan jabatan yang nilainya bisa mencapai Rp56,5 juta pada jabatan tertentu di tingkat banding.
Total Gaji Hakim di Indonesia per Bulan
Total penghasilan hakim tidak sama dengan gaji pokok. Untuk mengetahui total penerimaan, setidaknya perlu diketahui golongan, masa kerja, jabatan, kelas pengadilan, serta komponen tunjangan yang diterima.
Sebagai ilustrasi, hakim baru pada posisi tertentu dapat memiliki gaji pokok sekitar Rp2,78 juta. Jika ditambah tunjangan jabatan pada kelas pengadilan yang sesuai, jumlah penerimaan kotor bulanannya dapat jauh lebih besar.
Contoh Menghitung Penghasilan Hakim
Misalnya seorang hakim memiliki:
- Gaji pokok: Rp2.785.700
- Tunjangan jabatan: Rp11.900.000
Maka:
Rp2.785.700 + Rp11.900.000 = Rp14.685.700
Angka tersebut merupakan contoh penjumlahan gaji pokok dan tunjangan jabatan, bukan berarti seluruh hakim baru menerima nominal yang sama.
Masih terdapat komponen lain yang dapat memengaruhi penerimaan bersih, seperti tunjangan keluarga, pajak, dan hak keuangan lain yang berlaku.
Tunjangan Lain yang Diterima Hakim
Selain gaji pokok dan tunjangan jabatan, hakim memiliki sejumlah hak keuangan dan fasilitas.
PP Nomor 44 Tahun 2024 merupakan perubahan terhadap aturan yang memang mengatur hak keuangan dan fasilitas hakim di bawah Mahkamah Agung.
Tunjangan Keluarga
Hakim dapat memperoleh tunjangan keluarga sesuai ketentuan yang berlaku.
Komponen tersebut dapat berkaitan dengan:
- Tunjangan suami atau istri.
- Tunjangan anak.
- Tunjangan beras atau komponen sejenis sesuai ketentuan.
- Komponen kesejahteraan lain.
Karena itu, total penerimaan setiap hakim dapat berbeda meskipun gaji pokok dan tunjangan jabatannya sama.
Rumah Negara dan Fasilitas Perumahan
Rumah negara merupakan salah satu fasilitas yang diatur dalam sistem hak keuangan dan fasilitas hakim.
Mahkamah Agung pada 2025 juga menyebut adanya rencana pembangunan perumahan jabatan bagi hakim dan pegawai di lingkungan MA. Program tersebut dibahas sebagai bagian dari peningkatan kesejahteraan dan fasilitas hakim.
Transportasi
Hakim juga memiliki hak terkait fasilitas transportasi sesuai ketentuan.
Dalam praktik administrasi pengadilan, biaya transportasi hakim juga menjadi komponen yang dikelola dalam anggaran satuan kerja. JDIH Mahkamah Agung, misalnya, memuat keputusan 2025 terkait pengelolaan biaya transportasi hakim pada wilayah Pengadilan Tinggi NTB.
Jaminan Kesehatan dan Keamanan
Hakim memiliki hak atas jaminan kesehatan serta jaminan keamanan dalam menjalankan tugas.
Komponen ini penting karena pekerjaan hakim memiliki risiko dan tanggung jawab yang berbeda dari pekerjaan administratif biasa.
Gaji Ketua Hakim di Indonesia Berapa?
Istilah “ketua hakim” perlu diperjelas karena bisa merujuk kepada beberapa jabatan.
Untuk ketua pengadilan tingkat pertama, tunjangan jabatan tertinggi di kelas IA Khusus adalah Rp37,9 juta per bulan. Sementara Ketua/Kepala pengadilan tingkat banding mendapatkan tunjangan jabatan Rp56,5 juta per bulan.
Nominal tersebut merupakan tunjangan jabatan, bukan keseluruhan gaji.
Jadi, apabila kamu menemukan judul “gaji ketua hakim Rp56,5 juta”, informasi tersebut perlu diperbaiki menjadi tunjangan jabatan Ketua/Kepala pengadilan tingkat banding Rp56,5 juta per bulan, karena gaji pokok merupakan komponen berbeda.
Apakah Gaji Hakim Agung Sama dengan Hakim Pengadilan?
Tidak.
Hakim Agung merupakan bagian dari Mahkamah Agung dan memiliki rezim penghasilan yang berbeda dari hakim pada pengadilan tingkat pertama atau banding.
Karena itu, tabel gaji berdasarkan PP Nomor 44 Tahun 2024 yang dibahas di artikel ini tidak boleh digunakan untuk menyimpulkan total penghasilan Hakim Agung.
Hal serupa berlaku untuk hakim pada lembaga peradilan yang memiliki aturan hak keuangan tersendiri.
Gaji Hakim di Indonesia vs Malaysia
Perbandingan gaji hakim Indonesia dan Malaysia kembali menjadi perhatian setelah Presiden Prabowo pada Juli 2026 menyebut Ketua MA melaporkan bahwa gaji rata-rata hakim Indonesia yang paling junior sudah berada di atas gaji rata-rata hakim junior Malaysia. Presiden juga menyampaikan bahwa penerimaan Ketua MA Indonesia telah berada di atas Ketua MA Singapura.
Pernyataan tersebut merupakan perbandingan yang disampaikan pemerintah dan sebaiknya tidak diterjemahkan sebagai tabel perbandingan satu-banding-satu seluruh jenjang hakim.
Apakah Gaji Hakim Indonesia Lebih Tinggi dari Malaysia?
Menurut pernyataan Presiden pada Juli 2026, hakim Indonesia yang paling junior disebut sudah memiliki gaji rata-rata di atas hakim junior Malaysia.
Namun, perbandingan internasional harus memperhatikan:
- Gaji pokok.
- Tunjangan.
- Biaya hidup.
- Pajak.
- Fasilitas rumah.
- Sistem pensiun.
- Nilai tukar.
- Jenjang pengadilan.
- Jabatan.
- Masa kerja.
Karena itu, klaim “semua hakim Indonesia lebih tinggi daripada Malaysia” tidak dapat disimpulkan dari pernyataan tersebut.
Mengapa Gaji Hakim Dinaikkan?
Kebijakan peningkatan kesejahteraan hakim tidak hanya berkaitan dengan pendapatan.
Pemerintah mengaitkannya dengan kebutuhan menjaga kehormatan, independensi, dan integritas hakim. Presiden Prabowo secara terbuka mengatakan bahwa hakim perlu memiliki kualitas hidup yang baik agar tidak mudah dipengaruhi atau disuap.
Presiden juga menyebut sebagian hakim sebelumnya telah lama tidak mendapatkan kenaikan dan masih menghadapi persoalan fasilitas, termasuk rumah dinas.
Kenaikan Gaji Setelah Lama Tidak Naik
Dalam pengumuman Juni 2025, Presiden menyebut sebagian besar hakim telah lama tidak menerima kenaikan dan pemerintah ingin memperbaiki kesejahteraan mereka.
Pada Juli 2026, Presiden kembali menegaskan bahwa gaji hakim telah dinaikkan hingga 280 persen dan pemerintah berencana memperkuat fasilitas perumahan bagi hakim di seluruh Indonesia.
Gaji Hakim di Indonesia 2024 vs Setelah PP 44/2024
Sebelum PP 44/2024, gaji pokok hakim golongan III/a dengan masa kerja nol tahun tercatat sebesar Rp2.064.100.
Setelah PP 44/2024, nominal tersebut menjadi Rp2.785.700. Untuk golongan IV/e dengan masa kerja 32 tahun, gaji pokok berubah dari sekitar Rp4.978.000 menjadi Rp6.373.200.
Dengan demikian, memang terjadi kenaikan gaji pokok melalui regulasi 2024, tetapi angka tersebut berbeda dengan istilah kenaikan hingga 280 persen yang kemudian diumumkan Presiden pada 2025.
Mengapa Angka 280 Persen Berbeda dengan Tabel PP?
Karena persentase kenaikan dan nominal gaji pokok bukan hal yang sama.
PP 44/2024 memberikan struktur nominal baru untuk gaji dan tunjangan. Sementara Presiden kemudian mengumumkan kebijakan kenaikan gaji hakim hingga 280 persen dengan persentase berbeda berdasarkan golongan.
Karena tidak semua hakim mendapatkan persentase yang sama, angka 280 persen tidak boleh digunakan untuk mengalikan semua angka dalam tabel PP 44/2024.
Apakah Gaji Hakim Sudah Termasuk Tunjangan?
Belum tentu.
Jika sebuah sumber menulis “gaji hakim Rp37,9 juta”, periksa apakah angka tersebut sebenarnya tunjangan jabatan Ketua/Kepala pengadilan kelas IA Khusus.
Begitu juga dengan angka Rp56,5 juta. Nominal tersebut adalah tunjangan jabatan Ketua/Kepala pada tingkat banding, bukan gaji pokok.
Untuk mendapatkan total penghasilan, seluruh komponen harus dihitung sesuai status hakim yang bersangkutan.
Apakah Gaji Hakim Sama dengan UMR?
Tidak.
Gaji hakim tidak ditentukan berdasarkan UMR atau UMK daerah. Hakim merupakan pejabat negara dalam lingkungan kekuasaan kehakiman, sehingga hak keuangannya diatur melalui ketentuan pemerintah dan regulasi khusus.
Karena itu, membandingkan gaji pokok hakim dengan UMR saja dapat menghasilkan kesimpulan yang keliru.
Gaji pokok hanyalah satu bagian dari keseluruhan hak keuangan.
FAQ Gaji Hakim di Indonesia
Berapa gaji hakim di Indonesia per bulan?
Gaji pokok hakim di bawah Mahkamah Agung berdasarkan PP Nomor 44 Tahun 2024 berada sekitar Rp2,785 juta sampai Rp6,373 juta per bulan, tergantung golongan dan masa kerja. Di luar gaji pokok terdapat tunjangan jabatan dan hak keuangan lainnya.
Berapa gaji hakim paling rendah?
Gaji pokok terendah dalam tabel PP 44/2024 adalah Rp2.785.700 per bulan, yaitu golongan III/a dengan masa kerja yang paling rendah.
Berapa gaji hakim paling tinggi?
Gaji pokok tertinggi dalam tabel tersebut adalah Rp6.373.200 per bulan untuk golongan IV/e dengan masa kerja 32 tahun. Namun, total penghasilan dapat jauh lebih besar karena ada tunjangan jabatan.
Berapa tunjangan hakim tertinggi?
Untuk hakim tingkat banding, tunjangan jabatan Ketua/Kepala mencapai Rp56.500.000 per bulan.
Benarkah gaji hakim naik 280 persen?
Benar bahwa Presiden Prabowo mengumumkan kenaikan gaji hakim hingga 280 persen, tetapi angka tersebut merupakan kenaikan tertinggi dan bukan persentase yang sama untuk semua hakim.
Apakah gaji hakim baru Rp10 juta lebih?
Jika yang dimaksud total gaji pokok dan tunjangan jabatan, seorang hakim baru pada kelas pengadilan tertentu dapat memiliki penerimaan kotor lebih dari Rp10 juta. Sebagai contoh, gaji pokok Rp2.785.700 ditambah tunjangan jabatan Rp11.900.000 menghasilkan Rp14.685.700 sebelum memperhitungkan komponen lain dan potongan.
Apakah hakim mendapat rumah dinas?
Hakim memiliki hak atas fasilitas rumah negara sesuai ketentuan. Pemerintah juga pada 2025 membahas pembangunan perumahan jabatan bagi hakim dan pegawai di lingkungan Mahkamah Agung.
Apakah gaji hakim Indonesia lebih tinggi dari Malaysia?
Presiden Prabowo pada Juli 2026 menyatakan bahwa gaji rata-rata hakim Indonesia paling junior sudah di atas hakim junior Malaysia. Pernyataan tersebut merupakan klaim perbandingan pemerintah dan tidak berarti seluruh jenjang hakim Indonesia otomatis memiliki penghasilan lebih tinggi dari Malaysia.
Kesimpulan
Gaji hakim di Indonesia 2026 tidak bisa disebut hanya dengan satu angka. Untuk hakim di bawah Mahkamah Agung, gaji pokok berdasarkan PP Nomor 44 Tahun 2024 berada dari Rp2.785.700 hingga Rp6.373.200 per bulan, tergantung golongan dan masa kerja.
Selain gaji pokok, hakim mendapatkan tunjangan jabatan. Besarannya mulai dari jutaan hingga puluhan juta rupiah, dengan tunjangan jabatan tertinggi yang tercantum untuk Ketua/Kepala pengadilan tingkat banding sebesar Rp56,5 juta per bulan.
Adapun soal kenaikan gaji hakim hingga 280 persen, angka tersebut memang diumumkan Presiden Prabowo dan kembali ditegaskan pada 2026. Namun, 280 persen adalah tingkat kenaikan tertinggi, bukan angka kenaikan seragam untuk seluruh hakim, sehingga tidak tepat menghitung gaji setiap hakim dengan mengalikan nominal lama sebesar 3,8 kali.
Dengan demikian, jika kamu ingin mengetahui total gaji hakim di Indonesia, yang perlu dilihat bukan hanya gaji pokok, tetapi juga golongan, masa kerja, jabatan, kelas pengadilan, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, serta fasilitas yang diterima.
