Bandung, Hrtime.co.id – Gaji anggota DPR 2026 berada di kisaran Rp65,5 juta per bulan untuk take home pay, berdasarkan rincian hak keuangan anggota DPR yang diumumkan setelah sejumlah tunjangan dan fasilitas dipangkas. Angka tersebut sudah memperhitungkan gaji pokok, tunjangan melekat, tunjangan konstitusional, serta pemotongan pajak.
Angka ini perlu dibedakan dari gaji pokok anggota DPR yang hanya Rp4,2 juta per bulan. Penghasilan seorang anggota dewan terdiri atas sejumlah komponen sehingga nominal yang diterima jauh lebih besar daripada gaji pokoknya.
Lantas, berapa sebenarnya gaji anggota DPR RI sekarang, apa saja tunjangannya, apakah gaji DPR naik pada 2026, dan bagaimana dengan uang pensiun setelah tidak lagi menjabat? Berikut rincian lengkapnya.
Berapa Gaji Anggota DPR 2026?
Gaji anggota DPR RI terdiri dari gaji pokok dan berbagai tunjangan. Berdasarkan rincian hak keuangan yang dipublikasikan DPR setelah evaluasi pada September 2025, gaji pokok anggota DPR tercatat sebesar Rp4.200.000 per bulan.
Namun, angka Rp4,2 juta bukanlah total penghasilan anggota DPR. Ada tunjangan melekat dan tunjangan konstitusional yang membuat jumlah penerimaan bulanan menjadi jauh lebih besar.
Setelah tunjangan perumahan Rp50 juta dihentikan dan sejumlah fasilitas lain dievaluasi, DPR menyebut take home pay anggota berada di angka sekitar Rp65,5 juta per bulan.
Gaji pokok anggota DPR RI
Gaji pokok anggota DPR RI adalah:
Rp4.200.000 per bulan.
Besaran tersebut berbeda dengan tunjangan jabatan. Gaji pokok merupakan komponen dasar yang kemudian menjadi bagian dari keseluruhan hak keuangan anggota DPR.
Dasar pengaturan gaji pejabat negara dan anggota lembaga tinggi negara antara lain terdapat dalam PP Nomor 75 Tahun 2000, yang sampai saat ini tercatat berstatus berlaku pada basis data peraturan BPK.
Rincian Gaji dan Tunjangan Anggota DPR RI
Kalau kamu ingin mengetahui total gaji dan tunjangan DPR RI, angka yang perlu diperhatikan bukan hanya gaji pokok Rp4,2 juta.
Berdasarkan dokumen rincian hak keuangan yang dipublikasikan setelah evaluasi 2025, terdapat komponen gaji dan tunjangan melekat serta tunjangan konstitusional.
Berikut rinciannya.
Gaji dan tunjangan yang melekat
| Komponen | Besaran per bulan |
|---|---|
| Gaji pokok | Rp4.200.000 |
| Tunjangan suami/istri | Rp420.000 |
| Tunjangan anak | Rp168.000 |
| Tunjangan jabatan | Rp9.700.000 |
| Tunjangan beras | Rp289.680 |
| Uang sidang/paket | Rp2.000.000 |
| Total | Rp16.777.680 |
Dengan demikian, komponen gaji pokok dan tunjangan melekat mencapai Rp16.777.680 per bulan.
Tetapi jumlah tersebut masih belum menggambarkan keseluruhan penerimaan anggota DPR karena masih terdapat tunjangan konstitusional.
Tunjangan konstitusional anggota DPR
Berdasarkan rincian yang dipublikasikan setelah evaluasi DPR, tunjangan konstitusional terdiri atas beberapa komponen.
| Komponen | Besaran per bulan |
|---|---|
| Komunikasi intensif dengan masyarakat | Rp20.033.000 |
| Tunjangan kehormatan | Rp7.187.000 |
| Fungsi pengawasan dan anggaran | Rp4.830.000 |
| Honorarium fungsi legislasi | Rp8.461.000 |
| Honorarium fungsi pengawasan | Rp8.461.000 |
| Honorarium fungsi anggaran | Rp8.461.000 |
| Total | Rp57.433.000 |
Jika komponen tersebut digabungkan dengan gaji dan tunjangan melekat, total bruto mencapai Rp74.210.680 per bulan.
Setelah pajak penghasilan yang dihitung dalam dokumen tersebut sebesar Rp8.614.950, take home pay menjadi sekitar Rp65.595.730 per bulan.
Jadi, Total Gaji Anggota DPR Berapa?
Jika yang dimaksud adalah uang yang diterima setelah pemotongan pajak, maka angka yang dipublikasikan DPR adalah sekitar:
Rp65.595.730 per bulan.
Sementara apabila yang dimaksud adalah total sebelum pemotongan pajak, nilainya sekitar:
Rp74.210.680 per bulan.
Sedangkan gaji pokoknya hanya:
Rp4.200.000 per bulan.
Perbedaan ketiga angka tersebut penting karena banyak informasi di internet mencampur istilah gaji pokok, total bruto, tunjangan, dan take home pay.
Ringkasan gaji DPR 2026
| Jenis penerimaan | Nominal |
|---|---|
| Gaji pokok | Rp4,2 juta |
| Gaji + tunjangan melekat | Rp16,78 juta |
| Total bruto | Rp74,21 juta |
| Pajak yang tercantum dalam rincian | Rp8,61 juta |
| Take home pay | Rp65,60 juta |
Jadi, ketika kamu menemukan informasi “gaji anggota DPR Rp65 juta”, yang dimaksud bukan gaji pokok, melainkan take home pay berdasarkan rincian hak keuangan setelah evaluasi tunjangan.
Apakah Gaji Anggota DPR Naik pada 2026?
Pertanyaan mengenai kenaikan gaji anggota DPR kembali ramai setelah muncul pemberitaan mengenai tambahan tunjangan perumahan pada 2025.
Namun, DPR menegaskan bahwa tidak ada kenaikan gaji pokok anggota DPR. Tambahan sekitar Rp50 juta yang sempat diterima anggota DPR merupakan tunjangan perumahan sebagai pengganti fasilitas rumah dinas.
Masalahnya, tunjangan perumahan tersebut kemudian dihentikan.
Pada 5 September 2025, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan DPR menyepakati penghentian tunjangan perumahan anggota DPR sebesar Rp50 juta per bulan terhitung sejak 31 Agustus 2025.
Artinya, kabar bahwa gaji anggota DPR naik Rp50 juta tidak tepat jika disebut sebagai kenaikan gaji pokok.
Kenapa sempat ada tunjangan rumah Rp50 juta?
Anggota DPR periode 2024-2029 tidak lagi mendapatkan fasilitas Rumah Jabatan Anggota seperti periode sebelumnya.
Sebagai gantinya, DPR memberikan tunjangan perumahan. Sekretariat Jenderal DPR menjelaskan bahwa skema Rp50 juta per bulan tersebut awalnya diberikan sebagai angsuran dana kontrak rumah selama lima tahun, tetapi pembayaran bulanannya hanya dilakukan selama sekitar satu tahun.
Namun, setelah muncul kritik publik, DPR kemudian memutuskan menghentikan tunjangan tersebut.
Gaji Anggota DPR Sekarang Setelah Tunjangan Rumah Dihapus
Inilah salah satu pembaruan terpenting untuk artikel gaji anggota DPR 2026.
Sebelum penghentian, anggota DPR mendapatkan tunjangan perumahan sekitar Rp50 juta per bulan. Setelah kebijakan tersebut dihentikan, DPR juga mengevaluasi sejumlah tunjangan dan fasilitas lain.
Komponen yang dievaluasi atau dipangkas mencakup:
- tunjangan perumahan;
- biaya langganan listrik;
- biaya jasa telepon;
- biaya komunikasi intensif;
- tunjangan transportasi.
Setelah evaluasi tersebut, DPR mengungkapkan angka take home pay sekitar Rp65,5 juta per bulan.
Jadi, angka Rp65,5 juta merupakan angka yang lebih relevan untuk menjawab pertanyaan gaji anggota DPR sekarang, dibandingkan angka Rp200 juta lebih yang beredar dalam pemberitaan sebelum evaluasi.
Gaji DPR per Hari Berapa?
Tidak ada sistem pembayaran gaji DPR per hari. Anggota DPR memperoleh hak keuangan berdasarkan komponen yang dibayarkan secara bulanan.
Namun, jika kamu ingin mengetahui rata-rata penghasilan per hari, angka take home pay dapat dibagi 30 hari.
Perhitungannya:
Rp65.595.730 ÷ 30 = sekitar Rp2.186.524 per hari.
Jadi, secara matematika penghasilan bulanan tersebut setara sekitar Rp2,19 juta per hari.
Tetapi angka tersebut bukan gaji harian resmi anggota DPR. Ini hanya pembagian matematis untuk memudahkan perbandingan.
Berapa Gaji Anggota DPR RI per Tahun?
Jika take home pay Rp65.595.730 per bulan digunakan sebagai dasar simulasi, maka dalam satu tahun nilainya:
Rp65.595.730 × 12 = Rp787.148.760.
Artinya, secara sederhana penghasilan bersih tahunan berdasarkan angka tersebut mencapai sekitar Rp787,1 juta.
Namun, angka ini sebaiknya disebut sebagai perkiraan akumulasi take home pay, bukan angka resmi “gaji tahunan”, karena hak keuangan tertentu dapat memiliki mekanisme pembayaran dan ketentuan berbeda.
Gaji Anggota DPR Krisdayanti Berapa?
Nama Krisdayanti sering muncul ketika orang mencari informasi mengenai gaji anggota DPR karena pada 2021 ia pernah mengungkapkan penghasilan yang diterimanya sebagai anggota DPR periode 2019-2024.
Saat itu, Krisdayanti menyebut menerima gaji pokok sekitar Rp16 juta dan tunjangan sekitar Rp59 juta per bulan dalam sebuah wawancara yang kemudian ramai diberitakan.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu alasan pencarian mengenai gaji anggota DPR Krisdayanti melonjak.
Namun, angka tersebut tidak boleh langsung digunakan sebagai gaji anggota DPR 2026.
Struktur hak keuangan DPR telah mengalami perubahan, terutama setelah evaluasi tunjangan pada 2025. Selain itu, informasi tentang penghasilan pribadi seorang anggota DPR pada periode tertentu tidak otomatis menjadi standar penghasilan seluruh anggota DPR pada periode berbeda.
Apakah Krisdayanti masih menjadi anggota DPR?
Tidak tepat menggunakan penghasilan Krisdayanti periode 2019-2024 sebagai gambaran gaji anggota DPR sekarang.
Krisdayanti merupakan anggota DPR RI periode 2019-2024 dan sempat menjadi sorotan karena keterangannya mengenai penghasilan sebagai legislator. Pada Pemilu 2024, ia tidak kembali menduduki kursi DPR RI periode 2024-2029.
Karena itu, keyword “gaji Krisdayanti sebagai anggota DPR” sebaiknya dijawab sebagai informasi historis, bukan data gaji anggota DPR 2026.
Gaji Pensiun Anggota DPR
Anggota DPR yang berhenti dengan hormat memiliki hak memperoleh pensiun.
Ketentuan mengenai hak pensiun anggota lembaga tinggi negara terdapat dalam UU Nomor 12 Tahun 1980. Pasal 12 menyebut pimpinan dan anggota lembaga tinggi negara yang berhenti dengan hormat berhak memperoleh pensiun. Besarannya ditentukan berdasarkan lama masa jabatan.
Dalam Pasal 13, pensiun pokok dihitung 1 persen dari dasar pensiun untuk setiap satu bulan masa jabatan, dengan batas minimal 6 persen dan maksimal 75 persen dari dasar pensiun.
Berapa uang pensiun anggota DPR?
Berdasarkan rincian yang dipublikasikan pada 2025, besaran pensiun anggota DPR antara lain:
| Masa jabatan | Pensiun per bulan |
|---|---|
| 1–6 bulan | Rp401.894 |
| 1 periode | Rp2.935.704 |
| 2 periode | Rp3.639.540 |
Besaran tersebut merujuk pada ketentuan yang berlaku dan lama masa jabatan.
Jadi, gaji pensiun anggota DPR tidak sama dengan gaji aktif ketika masih menjabat.
Apakah Pensiun Anggota DPR Seumur Hidup?
Hak pensiun anggota DPR diberikan kepada mereka yang memenuhi ketentuan, termasuk berhenti dengan hormat dari jabatan.
Ketentuan dasarnya berasal dari UU Nomor 12 Tahun 1980. Besaran pensiun dihitung berdasarkan masa jabatan, bukan berdasarkan besarnya take home pay ketika masih aktif.
Karena itu, seorang anggota DPR yang telah selesai menjabat tidak otomatis mendapatkan Rp65,5 juta setiap bulan. Angka tersebut adalah take home pay ketika aktif, sedangkan setelah purnatugas berlaku skema pensiun tersendiri.
Gaji Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota
Istilah gaji anggota DPRD sering dicampur dengan gaji anggota DPR RI. Padahal, keduanya berada pada tingkatan pemerintahan yang berbeda.
DPR RI bekerja pada tingkat nasional, sedangkan DPRD berada pada tingkat provinsi atau kabupaten/kota.
Karena itu, gaji anggota DPRD provinsi tidak otomatis sama dengan gaji anggota DPRD kabupaten atau kota.
Besaran hak keuangan DPRD daerah dipengaruhi oleh regulasi mengenai pemerintahan daerah serta kemampuan keuangan daerah. Komponen yang diterima dapat mencakup uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, tunjangan jabatan, tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses, serta tunjangan lain sesuai ketentuan.
Gaji anggota DPRD provinsi
Gaji dan tunjangan anggota DPRD provinsi tidak dapat disamaratakan untuk seluruh Indonesia.
Nilainya dapat berbeda karena kemampuan keuangan daerah dan ketentuan anggaran daerah masing-masing. Karena itu, jika kamu mencari gaji anggota DPRD provinsi, sebutkan provinsinya agar angka yang digunakan bisa merujuk pada APBD dan aturan daerah terkait.
Gaji anggota DPRD kabupaten
Hal serupa berlaku untuk gaji anggota DPRD kabupaten.
Tidak ada satu angka nasional yang bisa digunakan untuk seluruh anggota DPRD kabupaten. Besaran hak keuangan dipengaruhi regulasi daerah dan kemampuan keuangan daerah.
Karena itu, artikel yang menyebut satu angka sebagai “gaji seluruh anggota DPRD kabupaten di Indonesia” perlu dibaca dengan hati-hati.
Gaji anggota DPRD kota
Untuk gaji anggota DPRD kota, prinsipnya juga sama.
Besaran penerimaan anggota DPRD kota dapat berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Komponen penghasilan dan fasilitas harus dilihat berdasarkan aturan yang berlaku di masing-masing daerah.
Apakah Gaji Anggota DPR Naik pada 2025 atau 2026?
Jika yang dimaksud adalah kenaikan gaji pokok, DPR telah menyatakan pada 2025 bahwa tidak ada kenaikan gaji anggota DPR.
Yang sempat berubah adalah pola pemberian fasilitas perumahan setelah anggota DPR periode 2024-2029 tidak lagi mendapatkan rumah dinas.
Tunjangan perumahan tersebut kemudian dihentikan mulai 31 Agustus 2025 setelah adanya evaluasi dan respons terhadap tuntutan masyarakat.
Karena itu, informasi yang menyebut “gaji anggota DPR naik Rp50 juta” kurang tepat. Rp50 juta tersebut merupakan tunjangan perumahan yang kemudian dihentikan, bukan kenaikan gaji pokok.
Dari Mana Gaji Anggota DPR Dibayar?
Gaji dan hak keuangan anggota DPR bersumber dari anggaran negara.
DPR merupakan lembaga negara sehingga hak keuangannya diatur melalui peraturan perundang-undangan dan dialokasikan melalui mekanisme anggaran negara.
Karena itu, pembahasan gaji anggota DPR tidak hanya berkaitan dengan nominal yang diterima setiap anggota, tetapi juga berkaitan dengan transparansi anggaran publik.
Hal ini pula yang membuat rincian gaji dan tunjangan anggota DPR menjadi perhatian masyarakat.
Apakah Semua Anggota DPR Mendapat Gaji yang Sama?
Untuk anggota DPR biasa, komponen dasar penghasilan pada dasarnya mengikuti ketentuan yang sama.
Namun, penerimaan dapat berbeda apabila seorang anggota memiliki jabatan tertentu di DPR, misalnya menjadi pimpinan.
Selain itu, terdapat perbedaan berdasarkan komponen tunjangan yang melekat, kondisi keluarga, dan mekanisme hak keuangan yang berlaku.
Karena itu, istilah “gaji anggota DPR” lebih tepat dipahami sebagai struktur hak keuangan, bukan satu nominal yang selalu sama untuk setiap orang.
Gaji Anggota DPR Dibandingkan Gaji Menteri
Gaji anggota DPR juga sering dibandingkan dengan gaji menteri Indonesia.
Perbandingan tersebut sebenarnya tidak sepenuhnya apple to apple karena struktur hak keuangan, tugas, fasilitas, dan aturan untuk masing-masing jabatan berbeda.
Untuk DPR, penghasilan terdiri atas gaji pokok dan berbagai tunjangan serta komponen hak keuangan yang terkait dengan fungsi konstitusionalnya.
Sementara menteri merupakan pejabat yang menjalankan fungsi pemerintahan dalam kabinet dan memiliki aturan hak keuangan tersendiri.
Karena itu, membandingkan hanya satu angka gaji pokok tanpa memperhitungkan seluruh komponen dapat menghasilkan kesimpulan yang keliru.
Kenapa Gaji Anggota DPR Sering Jadi Perdebatan?
Besarnya penghasilan anggota DPR sering menjadi perhatian karena sumber pembiayaannya berasal dari anggaran negara.
Perdebatan semakin besar ketika terdapat perubahan fasilitas atau tunjangan, seperti kasus tunjangan perumahan Rp50 juta per bulan pada 2025. Kebijakan tersebut akhirnya dihentikan oleh DPR setelah mendapat sorotan dan tuntutan publik.
Di sisi lain, DPR menyatakan bahwa tidak ada kenaikan gaji pokok. Perubahan yang terjadi berkaitan dengan fasilitas dan tunjangan yang kemudian dievaluasi.
Karena itu, saat membaca informasi mengenai gaji DPR, kamu perlu melihat tahun, jenis penerimaan, dan status tunjangan yang sedang berlaku.
Ringkasan Gaji Anggota DPR 2026
Jika ingin mengetahui jawaban paling singkat, berikut rangkumannya:
- Gaji pokok anggota DPR: Rp4,2 juta per bulan.
- Gaji dan tunjangan melekat: sekitar Rp16,78 juta per bulan.
- Total bruto setelah komponen tunjangan konstitusional: sekitar Rp74,21 juta.
- Pajak dalam rincian tersebut: sekitar Rp8,61 juta.
- Take home pay: sekitar Rp65,6 juta per bulan.
- Tunjangan rumah Rp50 juta: dihentikan sejak 31 Agustus 2025.
- Rata-rata penghasilan per hari: sekitar Rp2,19 juta jika take home pay dibagi 30 hari.
- Pensiun anggota DPR: bergantung pada lama masa jabatan, dengan angka yang dipublikasikan sekitar Rp401 ribu hingga Rp3,64 juta per bulan.
Kesimpulan
Gaji anggota DPR 2026 tidak sama dengan gaji pokok Rp4,2 juta yang sering disebut di internet. Gaji pokok tersebut merupakan salah satu komponen, sedangkan anggota DPR memperoleh berbagai tunjangan dan hak keuangan lainnya.
Berdasarkan rincian yang diumumkan setelah evaluasi pada 2025, take home pay anggota DPR berada di sekitar Rp65,6 juta per bulan, dengan total bruto sekitar Rp74,21 juta sebelum pemotongan pajak yang tercantum dalam dokumen tersebut.
Sementara itu, tunjangan perumahan Rp50 juta per bulan yang sempat ramai dibicarakan bukan kenaikan gaji anggota DPR. DPR menyatakan tunjangan tersebut dihentikan sejak 31 Agustus 2025 dan sejumlah fasilitas lainnya juga dievaluasi.
Untuk gaji anggota DPR Krisdayanti, angka yang pernah ia ungkapkan pada 2021 merupakan data ketika dirinya masih menjadi anggota DPR periode 2019-2024. Angka tersebut tidak dapat digunakan sebagai patokan gaji anggota DPR pada 2026.
Sedangkan setelah purnatugas, anggota DPR yang memenuhi ketentuan memperoleh hak pensiun berdasarkan lama masa jabatan. Aturan pensiun tersebut berasal antara lain dari UU Nomor 12 Tahun 1980.
