Bandung, Hrtime.co.id – Gaji camat pada 2026 tidak memiliki satu nominal yang sama untuk seluruh Indonesia. Sebab, camat merupakan pejabat ASN di daerah yang menerima gaji pokok berdasarkan pangkat dan masa kerja, kemudian dapat memperoleh tunjangan jabatan serta tambahan penghasilan sesuai kebijakan pemerintah daerah.
Kalau kamu mencari gaji camat perbulan, angka yang perlu dilihat bukan hanya gaji pokok. Total penghasilan dapat berubah cukup jauh antara satu kabupaten atau kota dengan daerah lainnya karena tambahan penghasilan pegawai atau tunjangan kinerja daerah tidak ditetapkan dengan satu nominal nasional.
Lalu berapa gaji camat sebenarnya, apakah camat lulusan IPDN mendapat gaji berbeda, dan berapa total gaji camat di Jakarta? Berikut penjelasan berdasarkan aturan gaji PNS dan regulasi pemerintah daerah.
Gaji Camat Berapa pada 2026?
Gaji camat pada dasarnya mengikuti sistem penggajian PNS. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 menjadi dasar penyesuaian gaji pokok PNS, sedangkan Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2024 memuat tabel gaji berdasarkan golongan dan masa kerja golongan.
Karena camat adalah jabatan, bukan pangkat, dua orang camat bisa memiliki gaji pokok berbeda. Perbedaan itu dapat terjadi karena pangkat/golongan dan masa kerja golongan masing-masing tidak selalu sama.
Gaji pokok camat berdasarkan golongan
Camat di daerah umumnya berada pada jabatan administrator yang dipetakan setara eselon III/a. Beberapa peraturan daerah, misalnya, secara eksplisit menempatkan camat sebagai jabatan administrator atau eselon III/a.
Namun, jabatan III/a tidak berarti semua camat pasti mempunyai pangkat III/a. Persyaratan pengisian jabatan camat di sejumlah daerah justru mensyaratkan pangkat yang lebih tinggi, sehingga gaji pokok akhirnya mengikuti pangkat yang dimiliki pejabat tersebut.
Berikut gambaran gaji pokok PNS yang relevan untuk melihat kisaran penghasilan dasar pejabat administrator.
| Golongan | Gaji pokok terendah | Gaji pokok tertinggi |
|---|---|---|
| III/a | Rp2.785.700 | Rp4.575.200 |
| III/b | Rp2.903.600 | Rp4.768.800 |
| III/c | Rp3.026.400 | Rp4.970.500 |
| III/d | Rp3.154.400 | Rp5.180.700 |
| IV/a | Rp3.287.800 | Rp5.399.900 |
| IV/b | Rp3.426.900 | Rp5.665.500 |
| IV/c | Rp3.571.900 | Rp5.932.300 |
Tabel tersebut menunjukkan rentang gaji pokok berdasarkan golongan dan masa kerja, bukan berarti setiap camat menerima seluruh rentang tersebut. Angka resmi gaji PNS menurut PP Nomor 5 Tahun 2024 menunjukkan, misalnya, golongan III/a mulai dari Rp2.785.700 dan mencapai Rp4.575.200 pada masa kerja golongan tertinggi dalam tabel tersebut, sementara golongan IV/a mulai dari Rp3.287.800 dan mencapai Rp5.399.900.
Gaji Camat per Bulan Terdiri dari Apa Saja?
Ketika orang mencari gaji camat perbulan, biasanya yang dimaksud adalah total penghasilan yang masuk setiap bulan. Padahal, gaji pokok hanya salah satu komponen.
Seorang camat yang berstatus PNS dapat menerima penghasilan yang terdiri dari gaji pokok dan tunjangan sesuai status, jabatan, kondisi daerah, serta kebijakan instansi tempatnya bekerja. Karena itu, angka take home pay tidak bisa disamakan dengan gaji pokok.
Komponen penghasilan camat
Secara umum, komponen yang perlu diperhatikan antara lain:
- Gaji pokok PNS.
- Tunjangan keluarga jika memenuhi persyaratan.
- Tunjangan pangan sesuai ketentuan.
- Tunjangan jabatan.
- Tambahan penghasilan pegawai atau tunjangan kinerja daerah sesuai kebijakan daerah.
- Komponen penghasilan lain yang sah sesuai ketentuan.
- Potongan seperti pajak dan iuran yang berlaku.
Tidak semua komponen tersebut otomatis mempunyai nominal sama untuk setiap camat. Terutama tambahan penghasilan daerah, besarannya dapat ditentukan melalui regulasi pemerintah daerah dan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta faktor seperti beban kerja, kondisi kerja, prestasi kerja dan pertimbangan objektif lainnya.
Tunjangan Camat Berapa?
Selain gaji pokok, camat yang menduduki jabatan administrator dapat memperoleh tunjangan jabatan. Perpres Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural masih berstatus berlaku dan menetapkan tunjangan jabatan struktural berdasarkan jenjang jabatan.
Untuk jabatan struktural yang setara eselon III/a, lampiran Perpres Nomor 26 Tahun 2007 mencantumkan tunjangan jabatan sebesar Rp1.260.000 per bulan. Angka tersebut merupakan tunjangan jabatan struktural, bukan total tunjangan yang diterima camat.
Tunjangan jabatan camat
Jika seorang camat berada pada jabatan administrator III/a, maka tunjangan jabatan struktural yang menjadi rujukan nasional adalah Rp1.260.000 per bulan.
Namun, penghasilan camat tidak berhenti pada angka tersebut. Pemerintah daerah dapat mempunyai skema tambahan penghasilan tersendiri.
Inilah alasan artikel yang hanya menulis “gaji camat RpX juta” tanpa menjelaskan komponennya sering membuat pembaca salah memahami penghasilan pejabat daerah.
Berapa Total Gaji Camat?
Tidak ada angka nasional yang bisa digunakan untuk menyebut total gaji camat di seluruh Indonesia.
Cara menghitung sederhananya adalah:
Gaji pokok + tunjangan jabatan + tunjangan keluarga/pangan yang berlaku + tambahan penghasilan daerah + komponen lain yang sah – potongan = penghasilan bersih.
Masalahnya, komponen tambahan penghasilan daerah berbeda-beda. Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Kota dapat memiliki aturan tambahan penghasilan ASN sendiri.
Contoh perhitungan sederhana
Misalnya seorang camat memiliki gaji pokok Rp4.000.000 dan menerima tunjangan jabatan Rp1.260.000.
Sebelum memasukkan komponen lain, penghasilan dari dua komponen tersebut adalah:
Rp4.000.000 + Rp1.260.000 = Rp5.260.000.
Tetapi angka Rp5,26 juta tersebut belum dapat disebut total penghasilan bulanan camat karena belum memperhitungkan tunjangan lain dan tambahan penghasilan daerah.
Karena itu, pertanyaan “berapa gaji camat per bulan?” sebaiknya dijawab dengan dua angka berbeda, yakni gaji pokok dan total penghasilan.
Gaji Camat dan Tunjangan Bisa Jauh Berbeda Antar Daerah
Pemerintah daerah mempunyai kebijakan tambahan penghasilan ASN masing-masing. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya peraturan daerah yang mengatur tambahan penghasilan pegawai.
Misalnya, Kabupaten Cilacap memiliki Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2026 tentang pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN di lingkungan pemerintah daerah. Kabupaten Klaten juga memiliki Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2026 yang mengubah aturan tambahan penghasilan ASN.
Artinya, gaji camat Jawa Tengah tidak otomatis sama dengan gaji camat di Jawa Timur atau provinsi lain.
Mengapa tunjangan berbeda?
Ada beberapa faktor yang menyebabkan total penghasilan camat berbeda.
- Kemampuan keuangan daerah.
- Kelas atau nilai jabatan.
- Beban kerja.
- Prestasi kerja.
- Kondisi tempat bertugas.
- Kebijakan tambahan penghasilan ASN.
- Kinerja individu.
- Peraturan kepala daerah yang berlaku.
- Ketersediaan anggaran dalam APBD.
Kabupaten Tangerang, misalnya, mempunyai aturan tambahan penghasilan PNS yang menjelaskan bahwa pemberian tambahan penghasilan dapat mempertimbangkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan pertimbangan objektif lainnya.
Gaji Camat Lulusan IPDN Apakah Berbeda?
Gaji camat lulusan IPDN tidak otomatis lebih besar hanya karena lulusan IPDN.
IPDN merupakan salah satu jalur pendidikan kedinasan yang dapat menghasilkan lulusan untuk menjadi ASN sesuai ketentuan. Setelah seseorang menjadi PNS dan kemudian menduduki jabatan camat, besaran gaji pokoknya mengikuti pangkat, golongan, dan masa kerja yang melekat pada status kepegawaiannya.
Dengan demikian, tidak ada tabel khusus bernama “gaji camat lulusan IPDN” yang menetapkan nominal berbeda dari camat lulusan perguruan tinggi lain.
Lulusan IPDN bisa menjadi camat?
Lulusan IPDN memiliki latar belakang pendidikan pemerintahan yang relevan dengan bidang pemerintahan daerah. Namun, menjadi camat bukan sekadar persoalan lulusan dari perguruan tinggi tertentu.
Jabatan camat merupakan jabatan administrator. Dalam aturan kepegawaian, pengangkatan jabatan administrator secara umum mensyaratkan status PNS, kualifikasi pendidikan, pengalaman, kompetensi, kinerja, serta persyaratan lain sesuai ketentuan.
Dalam beberapa aturan daerah, syarat khusus camat dapat lebih spesifik. Misalnya, salah satu regulasi daerah mensyaratkan pendidikan minimal S-1/D-IV dan mencantumkan ketentuan terkait kepamongprajaan untuk jabatan camat.
Jadi, IPDN dapat menjadi salah satu latar pendidikan yang relevan, tetapi bukan berarti setiap lulusan IPDN langsung menjadi camat atau mendapatkan gaji camat.
Gaji Camat di Jakarta Berapa?
Gaji camat di Jakarta juga terdiri dari gaji pokok PNS dan berbagai komponen penghasilan daerah. Karena DKI Jakarta memiliki sistem penghasilan ASN daerah sendiri, total penghasilan camat Jakarta tidak tepat dihitung hanya dari gaji pokok nasional.
Data lama dari Pemprov DKI yang pernah dipublikasikan Kementerian PANRB menunjukkan besarnya penghasilan camat pada masa penerapan skema TKD DKI sebelumnya. Data tersebut mencatat total sekitar Rp44,28 juta, tetapi data itu berasal dari periode 2015 sehingga tidak boleh dipakai sebagai angka gaji camat Jakarta 2026.
Hal yang perlu diperhatikan adalah adanya perubahan regulasi dan sistem penghasilan ASN setelah periode tersebut. Karena itu, angka puluhan juta yang sering muncul di artikel lama tentang “gaji camat Jakarta” harus diperlakukan sebagai data historis.
Kenapa gaji camat Jakarta bisa lebih tinggi?
Salah satu faktor adalah kebijakan tambahan penghasilan ASN daerah.
DKI Jakarta mempunyai kebijakan tersendiri terkait penghasilan ASN dan pengelolaan tambahan penghasilan. JDIH Pemprov DKI, misalnya, masih mencatat regulasi mengenai verifikasi daftar gaji dan tambahan penghasilan/tunjangan kinerja daerah bagi ASN.
Karena itu, untuk mengetahui angka aktual 2026, yang harus diperiksa adalah regulasi dan dokumen anggaran DKI Jakarta pada tahun berjalan, bukan angka TKD yang diberitakan lebih dari satu dekade lalu.
Gaji Camat Jawa Tengah
Gaji camat Jawa Tengah pada dasarnya menggunakan gaji pokok PNS berdasarkan ketentuan nasional. Yang membedakan adalah komponen tambahan penghasilan yang ditetapkan pemerintah daerah.
Untuk 2026, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/93 Tahun 2026 tentang Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai ASN pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dokumen tersebut berstatus berlaku dan ditetapkan pada 15 April 2026.
Namun, camat pada kabupaten/kota di Jawa Tengah merupakan bagian dari pemerintah kabupaten/kota, bukan otomatis pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Apakah semua camat di Jawa Tengah mendapat tunjangan sama?
Tidak.
Kabupaten dan kota memiliki aturan tambahan penghasilan masing-masing. Contohnya, JDIH Jawa Tengah mencatat berbagai regulasi 2025 dan 2026 mengenai tambahan penghasilan ASN di kabupaten/kota seperti Cilacap, Klaten, Banyumas, Brebes dan daerah lainnya.
Karena itu, gaji camat Jawa Tengah harus dibedakan antara gaji pokok nasional dan tambahan penghasilan yang ditetapkan oleh kabupaten/kota tempat camat bekerja.
Gaji Camat Jawa Timur
Prinsip yang sama berlaku untuk gaji camat Jawa Timur.
Gaji pokoknya mengacu pada sistem gaji PNS nasional, sedangkan tambahan penghasilan ASN mengikuti aturan pemerintah daerah masing-masing. Dengan demikian, camat di Surabaya, Malang, Kediri, Jember, Sidoarjo atau kabupaten lain tidak harus mempunyai total penghasilan yang sama.
Perbedaan tersebut dapat terjadi karena masing-masing pemerintah daerah mempunyai kemampuan keuangan, kelas jabatan, sistem tambahan penghasilan dan kebijakan anggaran yang berbeda.
Cara mengetahui gaji camat di Jawa Timur
Jika ingin mendapatkan angka yang benar-benar spesifik, cari dokumen berikut pada JDIH pemerintah daerah:
- Peraturan Bupati atau Peraturan Wali Kota tentang tambahan penghasilan ASN.
- APBD tahun berjalan.
- DPA perangkat daerah.
- Standar harga satuan.
- Keputusan kepala daerah.
- Peraturan mengenai kelas jabatan dan tambahan penghasilan.
Dengan cara tersebut, angka yang ditemukan dapat dipertanggungjawabkan karena berasal dari dokumen pemerintah.
Gaji Camat Kabupaten Apakah Sama dengan Camat Kota?
Gaji pokok PNS tidak otomatis berbeda hanya karena seseorang bekerja sebagai camat di kabupaten atau kota.
Yang bisa berbeda adalah tambahan penghasilan daerah.
Camat merupakan pejabat pada perangkat daerah kecamatan. Struktur dan kedudukan tersebut dapat ditetapkan melalui regulasi masing-masing pemerintah daerah. Beberapa peraturan daerah secara eksplisit menempatkan camat sebagai administrator III/a.
Faktor yang menentukan total penghasilan
Secara sederhana, perbedaan total penghasilan dapat dipengaruhi oleh:
- pangkat dan golongan;
- masa kerja golongan;
- tunjangan jabatan;
- kelas jabatan;
- tambahan penghasilan;
- beban kerja;
- prestasi kerja;
- kondisi wilayah;
- serta kebijakan APBD.
Jadi, “berapa gaji camat kabupaten?” tidak bisa dijawab dengan satu angka untuk seluruh kabupaten di Indonesia.
Gaji Sekretaris Camat Berapa?
Sekretaris camat atau sekcam juga merupakan ASN yang memiliki struktur jabatan berbeda dari camat.
Dalam banyak struktur organisasi kecamatan, sekretaris camat ditempatkan sebagai administrator III/b, sementara camat berada pada III/a. Contoh struktur tersebut tercantum dalam sejumlah peraturan pemerintah daerah.
Namun, jabatan tersebut tidak otomatis berarti setiap sekcam memiliki gaji pokok tertentu. Gaji pokok tetap bergantung pada pangkat dan masa kerja golongan.
Apakah gaji sekcam lebih kecil dari camat?
Secara struktur jabatan, sekcam berada satu tingkat di bawah camat dalam banyak struktur organisasi kecamatan.
Namun, membandingkan gaji pokok hanya berdasarkan jabatan dapat menyesatkan. Seorang sekcam dengan pangkat dan masa kerja tertentu bisa saja memiliki gaji pokok yang mendekati atau berbeda dengan camat yang memiliki pangkat dan masa kerja berbeda.
Komponen tambahan penghasilan juga mengikuti kelas jabatan dan kebijakan pemerintah daerah.
Gaji Kerja di Kantor Camat
Istilah “gaji kantor camat” sebenarnya mencakup banyak jenis pegawai.
Kantor kecamatan tidak hanya diisi camat. Ada sekretaris camat, kepala seksi, kepala subbagian, pejabat pelaksana, serta pegawai fungsional atau ASN lainnya.
Karena jabatan dan pangkatnya berbeda, penghasilan masing-masing juga tidak sama.
Gaji pegawai kantor camat
Secara umum, pegawai kantor kecamatan bisa berstatus:
- PNS;
- PPPK;
- pegawai pelaksana;
- pejabat administrator;
- pejabat pengawas;
- pejabat fungsional;
- atau tenaga non-ASN sesuai kebijakan dan kebutuhan daerah.
Untuk PNS, gaji pokok mengikuti pangkat dan masa kerja. Untuk PPPK, sistem penghasilan mengikuti ketentuan tersendiri. Sementara tenaga non-ASN tidak bisa disamakan dengan gaji PNS.
Gaji PNS Kantor Camat
Gaji PNS kantor camat mengikuti ketentuan gaji PNS nasional.
Perpres Nomor 10 Tahun 2024 menetapkan penyesuaian gaji pokok PNS berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2024. Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2024 kemudian memberikan ketentuan teknis beserta tabel penyesuaian gaji.
Karena itu, pegawai PNS di kantor camat dapat memiliki gaji pokok berbeda meskipun bekerja dalam satu kantor.
Apakah pegawai kantor camat mendapat tunjangan?
Bisa.
PNS dapat memperoleh tunjangan sesuai status dan jabatan. Selain tunjangan nasional, pemerintah daerah juga dapat memberikan tambahan penghasilan berdasarkan ketentuan daerah.
Namun, besarannya harus dilihat dari regulasi daerah yang berlaku.
Gaji Honorer Kantor Camat
Gaji honorer kantor camat tidak dapat disamakan dengan gaji PNS.
Istilah honorer juga mencakup kondisi yang beragam sehingga tidak ada satu tabel gaji nasional yang dapat digunakan untuk semua tenaga non-ASN di kantor kecamatan.
Jika seseorang bekerja sebagai tenaga non-ASN, nominal penghasilan dapat mengikuti kebijakan pemerintah daerah, kontrak kerja, jenis tugas dan sumber pembiayaan.
Jangan samakan honorer dengan PNS
Perbedaan paling mudah adalah:
| Status | Dasar penghasilan |
| PNS | Ketentuan gaji PNS nasional + tunjangan yang berlaku |
| PPPK | Ketentuan penghasilan PPPK |
| Non-ASN/honorer | Kontrak atau kebijakan instansi sesuai ketentuan |
| Camat | PNS yang menduduki jabatan administrator |
| Sekcam | PNS yang menduduki jabatan sesuai struktur kecamatan |
Dengan demikian, pencarian “gaji pegawai kantor camat” perlu diperjelas berdasarkan status kepegawaiannya.
Gaji Pensiunan Camat Berapa?
Setelah pensiun, seseorang tidak lagi menerima gaji sebagai camat karena jabatan camat sudah berakhir.
Yang diterima adalah pensiun PNS sesuai ketentuan pensiun. PP Nomor 8 Tahun 2024 mengatur penetapan pensiun pokok pensiunan PNS dan janda/dudanya, serta mencabut PP Nomor 18 Tahun 2019.
Dengan demikian, tidak ada angka khusus bernama “gaji pensiunan camat”.
Apakah tunjangan camat tetap dibayar saat pensiun?
Tidak dapat dianggap demikian.
Tunjangan yang melekat pada jabatan camat bukan otomatis menjadi penghasilan pensiun. Setelah pensiun, dasar penghasilan berubah menjadi pensiun pokok dan komponen pensiun sesuai ketentuan yang berlaku.
Peraturan BKN Nomor 2 Tahun 2024 memberikan petunjuk teknis penetapan dan penyesuaian pensiun pokok pensiunan PNS dan janda/dudanya.
Karena itu, mantan camat tidak bisa menghitung pensiun dengan cara menjumlahkan gaji pokok saat aktif dengan seluruh tunjangan jabatan camat.
Apakah Camat Mendapat Tunjangan Jabatan?
Ya, camat yang menduduki jabatan struktural yang termasuk dalam cakupan Perpres Nomor 26 Tahun 2007 memperoleh tunjangan jabatan struktural sesuai jenjang jabatan.
Perpres tersebut menetapkan tunjangan jabatan struktural dibayarkan setiap bulan dan mencantumkan nominal berdasarkan eselon. Untuk eselon III/a, nominal yang tercantum adalah Rp1.260.000 per bulan.
Tetapi perlu dibedakan antara tunjangan jabatan dan tambahan penghasilan daerah. Keduanya bukan hal yang sama.
Tunjangan jabatan bukan total tunjangan camat
Jika seorang camat menerima tunjangan jabatan Rp1.260.000, bukan berarti total tunjangannya hanya sebesar itu.
Ia dapat memiliki komponen tambahan penghasilan daerah apabila memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah daerah.
Inilah sebabnya total penghasilan camat dapat berbeda antarwilayah meskipun gaji pokok PNS menggunakan tabel nasional yang sama.
Apakah Gaji Camat Naik pada 2026?
Gaji pokok PNS yang berlaku saat ini mengacu pada penyesuaian berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2024. Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2024 memuat tabel gaji pokok hasil penyesuaian tersebut.
Tidak tepat jika setiap tahun otomatis dianggap ada kenaikan gaji pokok camat secara khusus.
Yang dapat berubah adalah pangkat, masa kerja, kebijakan tunjangan, tambahan penghasilan daerah, serta kebijakan pemerintah terkait penghasilan ASN.
Apa yang bisa membuat penghasilan camat berubah?
Penghasilan bulanan dapat berubah apabila:
- naik pangkat;
- masa kerja golongan bertambah;
- terjadi perubahan kelas jabatan;
- pemerintah daerah mengubah skema tambahan penghasilan;
- kinerja memengaruhi komponen tertentu;
- terdapat kebijakan baru pemerintah;
- atau terdapat perubahan status/jabatan.
Karena itu, gaji camat 2025 dan 2026 tidak selalu dapat dibandingkan hanya dengan satu angka.
Cara Menghitung Gaji Camat
Untuk mengetahui total penghasilan seorang camat secara akurat, jangan langsung mencari satu angka di internet.
Gunakan formula sederhana berikut:
Gaji pokok berdasarkan pangkat dan masa kerja
Tunjangan jabatan
Tunjangan lain yang berhak diterima
Tambahan penghasilan daerah
Potongan
=
Penghasilan bersih.
Contoh simulasi
Misalnya seorang camat mempunyai gaji pokok Rp4.300.100.
Angka tersebut berada dalam rentang tabel gaji pokok PNS golongan III/a berdasarkan masa kerja tertentu.
Jika ia menerima tunjangan jabatan Rp1.260.000, maka dua komponen tersebut menghasilkan:
Rp4.300.100 + Rp1.260.000 = Rp5.560.100.
Angka Rp5.560.100 belum merupakan total take home pay karena belum memasukkan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tambahan penghasilan daerah dan potongan.
Contoh ini hanya untuk menunjukkan cara menghitung, bukan menyatakan semua camat menerima Rp5,56 juta per bulan.
Ringkasan Gaji Camat 2026
| Komponen | Keterangan |
| Gaji pokok | Mengikuti golongan dan masa kerja PNS |
| Tunjangan jabatan | Untuk jabatan struktural sesuai ketentuan |
| Tunjangan keluarga | Sesuai persyaratan |
| Tunjangan pangan | Sesuai ketentuan |
| Tambahan penghasilan daerah | Bergantung kebijakan daerah |
| Total penghasilan | Berbeda antarpegawai dan daerah |
| Gaji camat Jakarta | Tidak bisa memakai satu angka nasional |
| Gaji camat Jawa Tengah | Gaji pokok nasional + kebijakan kabupaten/kota |
| Gaji camat Jawa Timur | Gaji pokok nasional + kebijakan kabupaten/kota |
| Gaji camat lulusan IPDN | Tidak otomatis berbeda karena almamater |
| Pensiunan camat | Mengikuti ketentuan pensiun PNS, bukan lagi gaji jabatan camat |
Kesimpulan
Gaji camat 2026 tidak bisa ditentukan dengan satu angka untuk seluruh Indonesia. Camat merupakan pejabat ASN yang menerima gaji pokok berdasarkan pangkat, golongan dan masa kerja, kemudian dapat memperoleh tunjangan jabatan serta tambahan penghasilan sesuai aturan pemerintah daerah.
Untuk gaji pokok, tabel PNS berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2024 menunjukkan golongan III/a berada pada kisaran Rp2.785.700 sampai Rp4.575.200, sedangkan golongan IV/a berada pada kisaran Rp3.287.800 sampai Rp5.399.900. Besaran aktual setiap camat bergantung pada pangkat dan masa kerja golongannya.
Sementara itu, tunjangan jabatan struktural untuk jenjang III/a berdasarkan Perpres Nomor 26 Tahun 2007 tercantum sebesar Rp1.260.000 per bulan. Camat juga dapat memperoleh tambahan penghasilan dari pemerintah daerah, sehingga total penghasilan dapat berbeda antara Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, maupun kabupaten dan kota lainnya.
Jadi, jika kamu bertanya berapa gaji camat perbulan, jawaban paling akurat adalah: tidak ada satu nominal nasional. Untuk mengetahui total gaji camat secara tepat, kamu harus mengetahui pangkat, masa kerja, daerah tempat bertugas, kelas jabatan, serta aturan tambahan penghasilan yang berlaku.
Khusus gaji camat lulusan IPDN, tidak ada tarif gaji khusus hanya karena seseorang merupakan lulusan IPDN. Penghasilan tetap mengikuti ketentuan kepegawaian dan jabatan yang diduduki.
Untuk gaji camat Jakarta, angka lama seperti Rp44 juta lebih yang sering muncul di internet sebaiknya tidak digunakan sebagai angka 2026. Angka tersebut berasal dari skema penghasilan DKI pada periode lama dan sudah tidak layak dijadikan patokan kondisi sekarang.
